Cakupan materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas XI
Bab 1 Budaya dan Partisipasi Politik.
A. Pendahuluan
B. Pengertian budaya politik
1. Pengertian umum budaya politik
2. Pengertian budaya politik menurut para ahli
3. Komponen-komponen budaya politik
C. Tipe-tipe budaya politik
1. Berdasarkan sikap yang ditunjukkan
2. Berdasarkan orientasi politiknya
D. Sosialisasi pengembangan budaya politik
1. Pengertian umum
2. Pengertian menurut para ahli
3. Proses sosialisasi politik
4. Sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang
5. Sosialisasi politik dalam komunikasi politik
E. Peran serta budaya politik partisipan
1. Pengertian partisipasi politik
2. Konsep partisipasi politik
3. Praktik partisipasi politik
4. Tingkatan partisipasi politik
Bab 2 Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani
A. Pendahuluan
B. Pengertian dan prinsip-prinsip demokrasi
1. Pengertian demokrasi
2. Pemikiran tentang demokrasi
3. Ciri-ciri demokrasi
4. Prinsip-prinsip demokrasi
5. Demokratisasi
C. Ciri-ciri masyarakat madani
1. Konsepsi masyarakat madani (civil society)
2. Karakteristik masyarakat madani
3. Menuju masyarakat madani
D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi
1. Demokrasi liberal (17 agustus 1950-5 juli 1959)
2. Demokrasi terpimpin (5 juli 1959-1965)
3. Demokrasi pancasila pada masa orde baru (1966-1998)
4. Demokrasi era reformasi
E. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi
F. Perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
Bab 3 Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
A. Pendahuluan
B. Pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan berrnegara
1. Pengertian keterbukaan dan keadilan
2. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
C. Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
1. Pengertian pemerintah dan pemerintahan
2. Karakteristik pemerintahan
3. Konsepsi pemerintahan (governance)
4. Aktor dalam pemerintahan (governance)
5. Kepemerintahan yang baik (good governance)
6. Dampak pemerintahan yang tidak transparan
D. Sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
1. Perilaku positif dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan dan jaminan keadilan
2. Partisipasi dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan dan jaminan keadilan
Bab 4 Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
A. Pendahuluan
B. Pengertian, pentingnya dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara
1. Pengertian hubungan internasional
2. Arti penting hubungan internasional bagi suatu negara
3. Sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara
C. Tahap-tahap perjanjian internasional
1. Pengertian perjanjian internasional
2. Penggolongan perjanjian internasional
3. Istilah-istilah lain perjanjian internasional
4. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional
5. Hal-hal penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional
6. Berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional
7. Jenis-jenis perjanjian internasional
D. Fungsi perwakilan diplomatik
1. Perwakilan negara RI di luar negeri
2. Perwakilan negara di negara lain dalam arti politis (diplomatik)
3. Perwkilan negara di negara lain dalam arti non politis (konsuler)
E. Peranan organisasi internasional (Asean, AA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional
1. Organisasi internasional
2. Organisasi internasional Asean (assosiation of southeast asian nation)
3. Konferensi tingkat tinggi (KTT) asia-afrika
4. Perserikatan bangsa-bangsa
F. Kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia
1. Politik luar negeri indonesia
2. Kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi indonesia
Bab 5 Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
A. Pendahuluan
B. Sistem hukum dan peradilan internasional
1. Sistem hukjum internasional
2. Pengertian hukum internasioanal
3. Asal mula hukum internasional
4. Hukum internasional dalam arti modern
5. Asas-asas hukum internasional
6. Sumber hukum internasional
7. Subjek hukum internasional
8. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional
9. Proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional
10. Peradilan internasional
C. Penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh mahkamah internasional
1. Sengketa internasional dan faktor penyebab
2. Peran mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketaa internasional
3. Prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasional
4. Keputusan mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional
5. Peranan hukum internasional dalam menjaga perdamaian dunia
6. Prinsip hidup berdampingan secara damai berdasarkan persamaan derajat.
D. Menghargai keputusan mahkamah internasional
Di kutip: dari Budiyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan umtuk SMA kelas XI. Jakarta : Erlangga.
Postingan
bagus
BalasHapus